KenaliIndonesia.com, JAKARTA Pariwisata Indonesia tengah memasuki babak transformasi besar. Kali ini, bukan lagi soal mengejar jumlah kunjungan wisatawan semata, tetapi bagaimana menciptakan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi nyata kepada masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggandeng 10 provinsi strategis dalam Forum Kerja Sama Daerah – Mitra Praja Utama (FKD-MPU) untuk menyusun rencana aksi bersama hingga tahun 2029.
Pertemuan Strategis di Bali
Pada 20–21 Oktober 2025, Kemenpar dan FKD-MPU menggelar rapat gabungan dan diskusi strategis di Sanur Resort Watujimbar, Denpasar Selatan, Bali. Pertemuan ini membahas sejumlah isu lintas sektor, mulai dari pengelolaan destinasi wisata, penanganan kebencanaan, hingga kolaborasi ekonomi antarwilayah yang berdampak langsung pada masyarakat lokal.
Sepuluh provinsi yang tergabung dalam forum ini adalah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka mewakili daerah dengan potensi wisata sangat besar dan menjadi tulang punggung industri pariwisata nasional.
Asisten Deputi Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata, Dr. I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, menegaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan menjadi prioritas utama. “Fokusnya adalah pada peningkatan nilai tambah dan daya saing destinasi, termasuk pembangunan pariwisata hijau serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata,” ujarnya.
Enam Bidang Kerja Sama Strategis
Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama FKD-MPU, Hailul Khairi, menyebutkan ada enam bidang utama yang dibahas dalam forum ini, termasuk pariwisata dan kebencanaan. Rapat gabungan ini menitikberatkan pada konkretisasi hasil kerja sama yang sebelumnya belum diikuti tindak lanjut di lapangan, terutama di bidang pariwisata.
Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini akan menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi konkret selama lima tahun ke depan, agar kerja sama lintas daerah tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak nyata pada masyarakat dan perekonomian lokal.
Strategi Transformasi Pariwisata Berkelanjutan
Untuk mencapai target ambisius tersebut, Kemenpar dan FKD-MPU menyusun sejumlah strategi transformatif yang mencakup berbagai aspek, antara lain:
Peningkatan Kelembagaan dan Tata Kelola Destinasi: Penguatan sistem pengelolaan destinasi wisata agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini termasuk perbaikan regulasi, koordinasi lintas instansi, dan pengawasan ketat terhadap pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
Penguatan SDM dan Industri Pariwisata: Pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku industri pariwisata, termasuk pelaku UMKM, pemandu wisata, hingga pengelola homestay agar mampu bersaing di tingkat global. Program sertifikasi kompetensi juga digalakkan untuk memastikan standar layanan yang tinggi.
Promosi dan Pemasaran Berkelanjutan: Daerah didorong untuk gencar melakukan promosi melalui media sosial, kerja sama dengan influencer, serta penyelenggaraan event berkelanjutan yang berkualitas. Segmen wisatawan yang ditargetkan adalah mereka dengan daya beli tinggi agar dampak ekonomi lebih terasa di masyarakat.
Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Hijau: Membangun fasilitas wisata yang ramah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah yang baik, penggunaan energi terbarukan, serta pelestarian ekosistem lokal. Konsep green tourism menjadi kunci dalam menarik wisatawan yang peduli lingkungan.
Wisata Bahari dan Ekonomi Biru: Pengembangan destinasi berbasis laut dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Sektor ini dianggap sangat potensial mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia.
Komitmen Bersama untuk Pariwisata yang Inklusif
Pemerintah pusat dan daerah sepakat memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan pariwisata yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga inklusif dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. “Kami ingin pariwisata benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal, bukan hanya menguntungkan investor besar,” tegas Dewi Hendriyani.
Forum FKD-MPU ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari akademisi, komunitas lokal, pelaku usaha, hingga media. Tanpa kerja sama yang solid, target pariwisata berkelanjutan hingga 2029 akan sulit tercapai.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan komitmen kuat dari 10 provinsi strategis dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Indonesia optimistis dapat mewujudkan pariwisata yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan, menghormati budaya lokal, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. “Ini bukan sekadar target angka, tetapi komitmen untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang sehat dan berdaya saing global,” pungkas Dewi.
Pariwisata berkelanjutan bukan lagi wacana, melainkan gerakan nyata yang harus dimulai dari sekarang. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia siap menjadi destinasi wisata terbaik di Asia yang tidak hanya indah, tetapi juga berkelanjutan dan bermakna.
Sumber Referensi:
- https://www.metrotvnews.com/read/NnjCeO5L-kemenpar-gandeng-10-provinsi-di-indonesia-dorong-pariwisata-berkelanjutan
- https://beritakota.id/kemenpar-dan-10-provinsi-gencarkan-pariwisata-berkelanjutan-hingga-2029/
- https://www.viva.co.id/berita/nasional/1856065-kemenpar-dorong-kerja-sama-lintas-provinsi-untuk-wujudkan-pariwisata-hijau
